Haris Rusly: Nadiem jadi Mendikbud Dititip Kluster Oligarki yang Mana? Jangan-jangan Titipan Alibaba?

  • Whatsapp
Nadiem Makarim
foto: Nadiem Makarim (mediaindonesia)

SOROT.NET – Menguat, tuntutan Nadiem Makarim mundur dari kursi Mendikbud. Berbagai kebijakan Nadiem dinilai memicu kontroversi.

Belakangan mantan bos Gojek itu membuat kebijakan kontroversial soal Program Organisasi Penggerak (POP) dalam memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia.

Bacaan Lainnya

Bahkan, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, PGRI menarik diri dari POP.

Masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, sebagai mitra Kemendikbud dalam POP, juga memunculkan tanda tanya.

Pengamat politik Syahrial Nasution mendesak Nadiem mengundurkan diri. “Nadiem Makarim pintar. Tapi, tidak dibutuhkan. Sebaiknya mengundurkan diri, jangan tunggu dicopot. Kepemimpinan yang lemah merugikan negara. Kecuali, kehormatan Anda terletak pada jabatan,” tegas Syarial di akun Twitter @syahrial_nst.

Aktivis senior Haris Rusly Moti mengaitkan posisi Nadiem sebagai Mendikbud dengan kepentingan oligarki.

“Sobat, ada yang tahu tidak, @Nadiem_Makarim ini jadi Mendikbud dititip kluster oligarki yang mana? Sinar Mas, Adaro, atau jangan-jangan titipan Alibaba?,” tanya Haris Rusly di akun @motizenchannel.

Institut Ecosoc Rights mengingatkan bahwa ‘rezim oligarki’ memang bekerja untuk dirinya sendiri dan para kroni. “Rezim oligarki bekerja untuk dirinya sendiri dan para kroni,” tulis akun Institut Ecosoc Rights (IER), @ecosocrights, mengomentari tulisan bertajuk “Susul NU dan Muhammadiyah, PGRI Mundur dari Program POP Kemendikbud”.

IER mencatat, bahwa sudah sedemikian banyak dana, fasilitas, program, kebijakan dan regulasi diberikan pada konglomerat.

“Sudah sedemikian banyak dana, fasilitas, program, kebijakan dan regulasi diberikan pada konglomerat. Apa iya yang sebanyak itu masih kurang sampai-sampai program pendidikan juga diberikan pada konglomerat? Presiden @jokowi, sekali-sekali sarapanlah dengan data-dat tentang kehidupan rakyat,” tulis @ecosocrights.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mempertanyakan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masuk ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud.

Dua lembaga nonprofit disebut mendapat hibah program POP maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun. Padahal masuk dalam kategori tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Sumber: itoday.co.id

Pos terkait