Jika Pernyataannya Salah, KPJ Akan Berikan Ike Muti Gelar Ratu Hoaks

  • Whatsapp
Ike Muti
Ike Muti

SOROT.NET – Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) mendukung langkah tegas Pemprov DKI Jakarta mengirimkan somasi kepada aktris Ike Muti. Surat somasi ditandatangani Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah.

“KPJ mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta memanggil saudari Ike muti untuk mengklarifikasi pernyataan via akun Instagramnya,” kata Ketua Umum KPJ Amos Hutauruk melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/7).

Bacaan Lainnya

“Bilamana pernyataan Ike Muti tidak benar, maka dia wajib meminta maaf kepada warga DKI Jakarta dan jajaran Pemprov DKI Jakarta secara live, agar KPJ dapat memberikan anda gelar ratu hoaks,” sambungnya.

Amos sendiri mengaku bingung dengan unggahan Ike Muti yang mengaku mendapatkan tawaran kerjasama dari Pemprov DKI.

“Karena APBD tahun 2020 ini sudah diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan bantuan kesehatan serta bantuan sosial (sansos). Sehingga pekerjaan pembangunan fisik maupun pengadaan lainnya sudah ditiadakan,” pungkas Amos.

Diketahui surat somasi buat Ike Muti bahkan juga ditunjukkan Pemprov DKI melalui akun Twitter @DKIJakarta, yang membalas postingan Ike di akun Twitternya @IkeMutiP, hari ini, Jumat (31/7).

Berdasarkan isi surat peringatan tersebut, Pemprov DKI mempermasalahkan unggahan Ike di akun instagram @Ikemuti16 yang mengatakan adanya tawaran project di Pemda DKI dengan mensyaratkan Ike untuk menghapus fotonya dengan Presiden Joko Widodo.

“Salam, Ibu Ike Muti. Kami telah mengirimkan surat somasi kepada Saudara atas isi postingan Saudara di IG yang tidak faktual tsb,” tulis Pemprov DKI Jakarta seperti dikutip dari cuitannya hari ini.

Pemprov DKI menilai isi unggahan Ike yang menautkan foto dirinya sedang bersalaman dengan Presiden Jokowi itu tidak faktual, tidak benar dan berisi kebohongan.

“Berisi kebohongan serta telah viral di medsos yang membuat nama baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirugikan,” tulis Pemprov DKI dalam surat peringatan tertanggal 31 Juli 2020 tersebut.

Karena dianggap merugikan, Pemprov memperingatkan Ike untuk menjelaskan proyek apa yang dimaksud dan siapa penanggung jawabnya.

Selain itu, juga meminta Ike menyebutkan dengan jelas siapa, kapan dan melalui media komunikasi apa yang menyuruh Ike menghapus fotonya dengan Presiden Jokowi untuk mendapatkan proyek.

Terakhir, Pemprov meminta Ike untuk menunjukkan bukti komunikasi yang menyatakan permintaan Pemprov DKI Jakarta untuk menghapus fotonya dengan Presiden Jokowi.

Sumber: rmol

Pos terkait