Mahfud MD: Kita Dikerjain Mafia Hukum Joko Tjandra Sejak 2009

  • Whatsapp
Mahfud MD (Foto: Pojoksatu.id)
Mahfud MD (Foto: Pojoksatu.id)

SOROT.NET – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia sudah dikerjain mafia hukum sejak 2009 atau zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, Joko Tjandra sudah tahu akan divonis 2 tahun sebelum hakim mengetukkan palu.

Bacaan Lainnya

“Thn 2009 kita sdh dikerjain oleh mafia hukum, sebab Joko Tjandra bs tahu akan divonis 2 thn dan lari sblm hakim mengetokkan palu. Siapa yg memberi karpet kpd dia saat itu shg bisa kabur sblm hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sdh lama ada, perlu kesadaran kolektif,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Mahfud menanggapi kritikan yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo terkait penanganan Joko Tjandra.

“Awalnya ada yg bilang Pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yg bilang Pemerintah hny main “Ciluk Ba”. Ada yg bilang, ini hanya ribut sebulan dan stlh itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Joko Tjandra itu dimulai thn 2009,”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Djoko Tjandra harus pasal berlipat sesuai pelanggaran pidana yang dilakukannya.

“Joko Tjandra tdk hny hrs menghuni penjara 2 thn. Krn tingkahnya dia bs diberi hukuman2 baru yg jauh lbih lama. Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kpd pejabat yg melindunginya. Pejabat2 yg melindunginya pun hrs siap dipidanakan. Kita hrs kawal ini,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa penyuapan itu bagian dari korupsi. Korupsi mencakup tujuh jenis tindak lancung, misalnya, gratifikasi, penggelapan jabatan, mencuri uang negara dengan mark up atau mark down dana proyek, pemerasan, dan sebagainya.

Jadi, kata Mahfud, jika Joko Tjandra diduga menyuap, artinya dia diduga korupsi.

“Kalau urusan hukuman itu urusan Pengadilan, tak bisa dicampuri oleh Pemerintah. Jd kalau ada koruptor divonis ringan atau bahkan dibebaskan itu bkn kewenangan Pemerintah. Mafia hukum itu ada di-mana2: di kementerian, pengacara, kepolisian, kejaksaan, di Pengadilan, di masyarakat,” pungkas Mahfud MD.

Sumber: pojoksatu.id

Pos terkait